Section Widget
Category Widget (bottom-up)
Weather Widget
| JAKARTA, KORANPLUS.com -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk turun ke NTT dan memprioritaskan kasus-kasus korupsi yang mempunyai efek luas serta mendorong percepatan reformasi birokrasi di wilayah dengan 21 daerah otonom tersebut. Permintaan agar KPK memprioritaskan kasus korupsi di NTT lantaran banyak pejabatnya leluasa melakukan korupsi, namun belum tersentuh oleh hukum. Lebih ironisnya lagi, NTT merupakan salah satu daerah miskin Indonesia. Hal ini terungkap saat konferensi pers yang digelar Indonesian Coruption Watch (ICW), bertempat di Sekretariat ICW, Jl. Kalibata Timur IV-D No.6, Jakarta Selatan, Minggu (9/5). Konferensi Pers dengan tema "Selamatkan NTT dari Kelaparan dan Korupsi: Ironi Daerah Miskin Namun Tingkat Korupsinya Tinggi", ini menghadirkan enam narasumber, masing-masing Danang Widoyoko (Koordinator ICW), Sarah Lerry Mboeik (anggota DPD asal NTT), Don K Marut (Direktur Infid/ International NGO's Forum on Indonesia Development), Alexander Lay (Advokat asal NTT), Roy Salam (Direktur Indonesia Budget Center/IBC), dan Glen Fredly, musisi peduli NTT, yang sudah melakukan kegiatan kemanusiaan di NTT sejak 1996 dengan mendirikan Green Music Foundation untuk mengembangkan pendidikan dan kesehatan di NTT. Koordinator ICW, Danang Widoyoko mengatakan, korupsi di NTT bila dilihat dari segi kuantitatif tidak sebesar korupsi di Jakarta, namun secara kualitas sangat merugikan karena menyentuh hak dasar masyarakat. "Misalnya saja korupsi dalam proyek pengadaan air, kesehatan dan pendidikan. Namun herannya, pejabat di sana tak tersentuh hukum. Kami berharap, pembersihan korupsi menyentuh NTT karena masyarakatnya sangat dirugikan," tandas Danang. Lebih jauh dipaparkan, menilik data statistik, NTT termasuk daerah termiskin di Indonesia. Menurut data BPS 2007-2008, tingkat kemiskinan NTT 27,51 persen, lebih tinggi dari rata rata kemiskinan nasional yaitu 15,52 persen. Kantong-kantong kemiskinan banyak terkonsentrasi di wilayah pedesaan yang menunjukkan pemerataan pertumbuhan ekonomi belum berjalan sesuai harapan. Potret memprihatinkan juga terlihat dari rendahnya derajat pembiangunan SDM. Indeks pembangunan manusia (IPM) NTT, hanya 65,40 lebih rendah dari rata rata nasional 70,59. Hal ini juga bisa terlihat tingkat kelulusan UN SMA dan SMP tahun 2010 ini terendah se Indonesia. Siswa NTT yang tidak lulus jumlahnya lebih dari separuh, mencapai 52,08 persen. Pembangunan sektor kesehatan juga tergolong rendah. Potensi kematian bayi sebesar 31 orang per 1.000 kelahiran dan angka harapan hidup rata-rata penduduk juga jauh lebih rendah dari rata-rata nasional. Tetapi sangat ironis, tingkat korupsinya ternyata tinggi. Pada tahun 2009, survey Transparency International Indonesia (TII) menyatakan Kota Kupang sebagai kota terkorup di Indonesia. Hasil survey ini didukung lembaga di lokal NTT, seperti Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR). Disebutkan juga bahwa korupsi di NTT ada di hampir semua sektor. "Dari kasus yang ada, tak sedikit yang penanganannya macet di tangan aparat penegak hukum. Karena itu, kami berharap agar pemerintah menangani bencana NTT secara menyeluruh, baik jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya dengan mengatasi kepalaran dan malnutrisi balita yang saat ini sedang melanda di NTT. Jangka panjangnya dengan melakukan pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembenahan birokrasi di NTT agar tidak lagi terjadi korupsi dana untuk masyarakat, serta pembersihan aparat penegak hukum di NTT," tandas Danang. Musisi terkenal Glen Fredly yang sangat peduli dengan NTT dalam kesempatan jumpa pers itu mengatakan, kalau berbicara mengenai Indonesia bagian timur, di sana bukan miskin, tetapi dimiskinkan. "Sekitar tiga tahun lalu, saya menginap disalah satu desa di NTT yang tidak tersentuh listrik, jauh akses kesehatan dan pendidikan. KOndisinya berbeda 180 derajad dengan Jakarta. Saya pikir, Jakarta is too much city, a comfort zone untuk banyak orang. Sementara di Indonesia Timur, kebutuhan dasar sulit didapatkan. Di sana benderanya masih merah putih. Tapi seperti bukan Indonesia," beber Glen. Karena itu, lanjut Glen, melihat kondisi NTT, dirinya sebagai musisi Indonesia merasa memiliki tanggungjawab untuk melakukan sesuatu. "Melalui Green Music Foundation, bersama musisi yang lain dan peduli NTT, kami bergerak disisi kemanusiaan," ujar musisi asal Ambon itu. Glen mengisahkan, suatu ketika, saat mengisi acara music di Kupang, krunya mengedarkan kotak sumbangan untuk NTT. Menurut Glen, yang dia lakukan adalah berusaha mengajak orang peduli saudara di NTT. Glen juga mengaku, selama ini, beberapa kegiatan sudah dia lakukan di NTT misalnya pengobatan gratis. "Dalam waktu dekat saya akan membuat sekolah pintar. Tanggal 22 Mei nanti, saya bersama beberapa teman akan ke NTT di desa Wekokak untuk sebuah misi sosial. Masyarakan harus diberdayakan. Jangan lagi dimiskinkan, ada pembodohan. Ekonomi harus digerakkan agar NTT bangkit," ungkap mantan suami Dewa Sandra ini. Hal tak jauh beda diungkapkan Senator NTT, Sarah Lerry Mboeik. Menurutnya NTT adalah daerah miskin, tetapi korupsinya tinggi. Pembangunan akses pendidikan dan kesehatan sangat minim. Masyarakat NTT khususnya dipedesaan hidupnya memprihatinkan terutama dimasa kering. "Namun disana bukan hal aneh pejabatnya naik mobil Fortuner. Sampai hari ini, bisa dikatakan pejabat pejabat yang korupsi disana tak tersentuh hukum. Kalaupun ada yang diproses, jumlahnya minim. Itupun hanya menyangkut level pengelola proyek atau level bawah," jelasnya. Alexander Lay, advokad yang pernah membela kasus dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah juga mengatakan, kelaparan yang terjadi di NTT bukan kali ini saja terjadi. Setiap tahun kejadian ini berulang. Ini tak lepas dari politik anggaran dan pembangunan di sana. Don K. Marut juga mengaku prihatin dengan korupsi yang terjadi di NTT. Menurutnya, korupsi di NTT sudah sangat parah dan tak sedikit yang melakukan secara terang-terangan. "Kemiskinan di sana tak bisa diselesaikan tanpa kita bicara pemberantasan korupsi, karena itu faktor yang memperburuk keadaan. Saya mencontohkan, ada kejadian suatu malam warga kehilangan ternak kambing dan sapi. Ketika lapor ke kantor polisi keesokan harinya, ternak itu sudah ada dibelakang kantor polisi dan pelapor justru dipidanakan," katanya heran. Direktur IBC, Roy Salam yang juga berbicara dalam konferensi pers kemarin mengusulkan perlunya pengelolaan anggaran yang transparan. Kebijakan alokasi APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat NTT dengan melibatkan partisipasi masyarakat. "Bila tidak ada pengelolaan anggaran yang transparan, jangan harap korupsi dan kemiskinan bisa diberantas," pungkasnya. sumber: timorexpress.com |
Selamat datang di KoranPlus Media Indonesia.
